Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku dapat menyelesaikan semua administrasi pendaftaran panwas pilgub-wagub jateng. Biarpun hanya untuk menjadi panwas tingkat kecamatan, syarat untuk mendaftar, MASYA ALLLAH, bikin senewen

Apa yang kupikirkan ternyata dimuat di koran suara merdeka hari ini, bahwa persyaratan untuk menjadi panwas, KPPS, dsb sangat memberatkan, terutama untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana dari pengadilan negeri

Bayangkan saja, untuk mendapat selembar surat itu, persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah ada SKCK yang dikeluarkan oleh Polres. Padahal untuk mendapat SKCK dari polres harus ada pengantar dari RT RW, desa, kecamatan, polsek, dan identifikasi sidik jari.

Sejenaksaya berfikir, barangkali ada benarnya juga pak Jaya Suprana yang mengeluarkan teori KELIRUMOLOGI. tak pikir2 kok aneh ya, lha wong kita mau minta SKCK dari polres, atau surat keterangan dari pengadilan, masak harus ada syarat yang mrimit (=rumit banget).

Jaman modern kayak gini, dimana sekolah sudah memiliki NISN dan NUTPK, internet sudah masuk ke desa, mestinya kan pengadilan itu punya DATABASE para napi dan atau man napi atau siapapun yang pernah dijatuhi hukuman yang  terkoneksi secara nasional. Begitu juga kepolisian. Mestinya mereka memiliki database warga negara yang dianggap pernah berkelakuan tidak baik.

Bukannnya setiap minta harus ada pengantar dari rt rw segala. Bukan dalam arti mengecilkan arti mereka, tapi mbok yao niru bank itu lho. Semua transaksi bisa online. Bahkan ada fasilitas internet banking, atao bahkan sms banking. Kapan ya kiranya pengrusan dokumen seperti SKCK, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan sejenisnya bisa dilakukan dengan melihat database.